JAKARTA, lexario.biz – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses perizinan berusaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9).
“Jika 300 RDTR bisa selesai dan terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission), maka proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat dipangkas menjadi hanya dua hingga tiga hari,” ujar Menteri Nusron.
Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi dengan OSS di seluruh Indonesia. Dari total 646 RDTR yang sudah disusun, sebanyak 428 telah terintegrasi ke dalam OSS. Nusron menambahkan bahwa sisa RDTR yang belum terhubung ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Selain itu, capaian terbaru RDTR menunjukkan bahwa saat ini terdapat 47 RDTR yang telah disusun lintas sektor, 34 RDTR sudah memperoleh Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebanyak 83 RDTR lainnya masih dalam proses penyusunan.
Menteri Nusron juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Dalam menyusun RDTR yang terintegrasi, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam pemetaan wilayah skala 1:5.000. BIG telah menyelesaikan peta Pulau Sulawesi (2024), Kalimantan dan Jawa (2025), dan akan melanjutkan pemetaan di Sumatra (2026), Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Timur (2027), hingga wilayah lainnya pada 2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya memprioritaskan penyusunan RDTR di wilayah-wilayah pusat ekonomi seperti Sulawesi, utara Jawa, dan timur Sumatra, termasuk Kepulauan Riau, untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi dari kementerian/lembaga terkait. Menteri ATR/BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta jajaran internal Kementerian ATR/BPN.
