PEKANBARU, lexario.biz – Pemerintah Provinsi Riau mendapat alokasi dana sebesar Rp25,12 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, dan pendidikan di 12 kabupaten/kota di wilayah Riau.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa sejumlah proyek strategis siap dijalankan tahun ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan. Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan flyover Garuda Sakti di Pekanbaru untuk mengatasi kemacetan di kawasan padat lalu lintas.
“Selain flyover, kami juga akan meninggikan badan jalan di ruas Kerinci yang sering terendam banjir, menata kawasan wisata sejarah Candi Muara Takus, serta membangun turab di Indragiri Hulu untuk mengantisipasi banjir dan longsor,” kata Wahid dalam keterangan pers, Selasa (2/9/2025).
Menurut Wahid, Program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) akan menjadi prioritas guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Riau.
“Pembangunan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di Bumi Lancang Kuning,” ujarnya.
Dari total alokasi TKD, Pemerintah Provinsi Riau menerima sebesar Rp4,19 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk program-program prioritas, terutama dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan penguatan sektor pendidikan.
Namun, penggunaan dana ini diiringi dengan catatan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Lembaga ini mengingatkan adanya potensi pemangkasan dana transfer pada tahun berikutnya. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, transfer ke daerah diperkirakan turun hingga 25 persen. Jika terjadi, Riau berpotensi kehilangan Rp6,39 triliun.
Situasi ini membuat pemanfaatan anggaran tahun 2025 menjadi sangat penting. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pelaksanaan proyek agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat sebelum alokasi anggaran mengalami penurunan.
