JAKARTA, lexario.biz — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam usulan kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (15/09). Ia menyebut bahwa dukungan DPR sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik di bidang pertanahan.
“Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy dalam paparannya.
Menurutnya, sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran akan difokuskan pada dua hal utama: perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di seluruh Indonesia. Proses pelayanan perlu terus disederhanakan dan ditingkatkan kualitasnya tanpa mengurangi ketelitian, mengingat produk yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum.
“Cepat bukan berarti tidak teliti. Proses layanan harus semakin mudah namun tetap akurat,” tegasnya.
Di bidang SDM, Kementerian ATR/BPN berencana memperkuat mekanisme rotasi pegawai melalui sistem tour of duty dan tour of area. Langkah ini diambil untuk menghindari stagnasi dan meningkatkan kompetensi pegawai di berbagai daerah.
“Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam RDP tersebut, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi perhatian khusus. Menanggapi hal ini, Wamen Ossy menjelaskan bahwa target PTSL sempat mengalami penurunan dari hampir 5 juta bidang tanah pada 2024 menjadi 1,3 juta di 2025. Namun, berkat dukungan DPR, target 2026 ditingkatkan menjadi 1,9 juta bidang.
“Sejak diluncurkan pada 2016, program PTSL telah menunjukkan kemajuan signifikan. Tapi masih ada sekitar 25 persen dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia yang belum tersertifikasi. Ini yang terus kami kejar,” jelasnya.
Wamen Ossy menekankan pentingnya percepatan PTSL untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. Ia pun berharap dukungan dan pengawasan dari DPR terus berlanjut.
“Mudah-mudahan para pimpinan dan anggota Komisi II dapat terus mengawal pelaksanaan PTSL agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
